2EA07
12213190
Beberapa program yang telah rutin dilaksanakan koperasi, seperti pemeringkatan koperasi di seluruh Indonesia dan penentuan Koperasi Penerima Award setiap tahunnya, diyakini tetap dapat dilaksanakan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Konsistensi dalam melaksanakan berbagai program kebijakan yang telah ditentukan sangat penting untuk meneruskan tujuan mengembangkan koperasi sebagai salah satu tiang perekonomian di tengah masyarakat. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Untung Tri Basuki mengungkapkan, segala program yang telah berjalan selama ini tetap akan berjalan secara konsisten sebagaimana seharusnya, mengingat segala kebijakan yang telah ditetapkan tersebut, telah diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah (PP) setiap tahun Kementerian Koperasi senantiasa melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Presiden (Perpres). dan Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap dapat menghambat perkembangan koperasi di tiap daerah. “Apabila kami mendapati adanya peraturan yang dirasa menghambat pertumbuhan koperasi, Upaya ini. lanjut ya, telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan terdapat lebih kurang 30 Perda yang dimintakan pembatalan karena dirasa menghambat pertumbuhan koperasi di daerah.
Negara Koperasi dan UKM dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010. Kementerian Koperasi dan UKM diminta
agar daiam penyusunan program-program tersebut saling menunjang dan
berkesinambungan dengan program-program sebelumnya. Salah satu prioritas progam
Kementerian Negara Koperasi dan UKM dalam RKP Tahun 2010 adalah pemeliharaan
kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem
perlindungan sosial. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Anwar
Sanusi saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Negara Koperasi dan UKM, di
Gedung DPR.
Selain itu, Komisi VI DPR juga
meminta rincian sekaligus sandingan Pagu Anggaran Tahun 2009 dan Pagu Indikatif
Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM Tahun 2010 sebesar Rp739,126
miliar. Pembahasan lebih lanjut secara komprehensif atas RKA-K/L (Rencana Kerja
Anggaran Kementeri an/Lemba ga) RAPBN Tahun 2010 akan dibahas dalam Rapat
Dengar Pendapat dengan Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
Kementerian Negara Koperasi dan UKM
diminta mengoptimalkan kegiatan dan realisasi anggaran tahun 2009. Hal itu
terkait dengan masih rendahnya serapan anggaran tahun 2009 sampai bulan Juni
2009 di Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebesar Rpl79,004 miliar atau
mencapai 23,87% dari pagu anggaran. Negara Koperasi dan UKMr Suryadhama Ali
menjelaskan, sesuai dengan tema yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2010 yaitu
pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan, mempunyai lima
agenda prioritas pembangunan nasional. Salah satunya, pemeliharaan
kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem
perlindungan sosial. Di samping program prioritas nasional, Kementerian Negara
Koperasi dan UKM menyusun juga program sektoral kementerian.
Total pagu anggaran Kementerian
Negara Koperasi dan UKM pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp 749,764 miliar.
Realisasi per tanggal 27 Juni 2009 sebesar Rp l79,004 miliar atau 23,87% dari
total pagu anggaran. Salah satu rinciannya adalah anggaran pusat sebesar Rp
511,815 miliar, terealisasi sebesar Rp l40,470 miliar atau 27,45%.
Sedangkan, anggaran stimulus fiskal
tahun 2009 sebesar Rp lOO miliar dipergunakan untuk membangun 91 unit pasar
tradisional di 86 kabupaten/kota dan 12 sarana PKL (Pedagang Kaki Lima) di 13
kabupaten/kota di 32 provinsi. Untuk program stimulus fiskal tahun 2009, secara
umum tidak terdapat masalah dalam pelaksanaannya. Hanya saja ada beberapa
daerah memerlukan penyesuaian nomenklatur yang tercantum dalam DIPA akibat perubahan
struktur SKPD di daerah. Namun demikian, seluruh proses pembangunan ditargetkan
selesai bulan Nopember 2009 sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Jadi
sampai saat ini belum ada kendala yang cukup signifikan terkait dengan
realisasi anggaran
Tugas:
Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan Negara.
Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan kekuasaan Negara.
Fungsi:
- Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada residen dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan tugasnnya menyelenggarakan kekuasaan negara.
- Penyiapan naskah-naskah Presiden dan Wakil Presiden.
- Koordinasi pemberian pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
- Koordinasi pemberian dukungan teknis dan administrasi epada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
- Penyelenggaraan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan dan atau pangkat PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan Pejabat Negara.
- Pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam rangka penyiapan izin prakasa dan penyelesaian rancangan Undang-undang, PP Pengganti Undang-undang dan PP, serta pemberian pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden.
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden dan Wakil Presiden.
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Visi:
Terwujudnya Sekretariat Negara yang profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Terwujudnya Sekretariat Negara yang profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Misi:
- Memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan negara.
- Memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang optimal kepada Presiden dan Wakil Presiden.
- Memberikan dukungan teknis dan administrasi secara efektif kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU.
- Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan.
- Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana Sekretariat Negara
- Memelihara Dan Memantapkan Keutuhan Negara Kestuan Republik Indonesia;
- Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara:
- Memantapkan Efektifitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Desentralistik;.
- Memantaapkan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Akuntansi Dan Auditabel;
- Memantapkan Sistem Politik Dalam Negeri Yang demokratis Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Politik;
- Mengembangkan Keserasian Hubungan Pusat-Daerah, Antar Daerah Dan Antar Kawasan, Serta Kemandirian Daerah Dalam Pengelolaan Pembangunan secara Berkelanjutan Dan Berbasis Kependudukan
Sumber : http://rahayu91.wordpress.com/2010/11/17/program-program-kementerian-koperasi/
