Pemilihan kepala daerah (Pilkda atau
Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif
setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket
bersama dengan wakil kepala daerah. Sedangkan Gubernur, adalah jabatan politik
di Indonesia. Pemilihan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah pemilihan
Gubernur DKI Jakarta yang akan diselenggarakan pada tahun 2017 mendatang.
Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi.
Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu
paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat
untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab
kepada rakyat. Gubernur terpilih kemudian dilantik oleh Presiden, dan dapat
juga dilantik oleh Mendagri atas nama Presiden. Selain itu, gubernur juga
berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi bersangkutan,
sehingga dalam hal ini, gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Dan
kewenangan gubernur diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 19 Tahun 2010.
Calon Gubernur yang akan dibahas dalam
artikel ini adalah Bapak Bapak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., gelar Datuk Maharajo Palinduang
(lahir di Lalang, Manggar, Belitung Timur, 5 Februari 1956; umur 60 tahun)
adalah seorang pakar hukum tata negara, politikus, dan intelektual
Indonesia.[1] Ia pernah menjabat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan
Menteri Sekretaris Negara Indonesia. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan di
tingkat internasional, seperti di sidang AALCO, Konferensi Internasional
tentang Tsunami, Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika, serta berbagai kegiatan
lainnya. Yusril juga pernah dipercaya sebagai President Asian-African Legal
Consultative Organization yang bermarkas di New Delhi, India.
Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza
Mahendra, tak menampik bahwa dirinya juga akan melakukan penggusuran jika nanti
menjadi gubernur. Namun, penggusurannya dilakukan dengan cara berbeda, tak
seperti Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama saat ini.
"Nanti orang tanya, kalau Pak Yusril udah jadi, akan gusurin rumah orang?
Enggak sembarangan ngusir rumah orang," kata Yusril saat menjadi penceramah
di Yayasan Al-Riyadh, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016). Ketua Umum Partai
Bulan Bintang (PBB) itu mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain peruntukan
setelah digusur.
Terlebih lagi, latar belakang dari tempat
tersebut juga jadi perhatian. Jika tempat tersebut memiliki nilai sejarah
tinggi, maka ia akan mengurungkan niatnya. "Kalau enggak ada tempat begitu
ya enggak apa-apa. Kita ngomong ke masyarakat. Boleh enggak nih pemerintah
ambil tanah ini buat bikin terminal, rumah sakit," kata Yusril. Jika nanti
masyarakat memperbolehkan, Yusril akan memberikan ganti rugi dengan pantas,
mulai dari harga tanah per meter hingga bangunan. "Jangan main asal
gusur," kata Yusril.
Ketua Bidang Verifikasi Tim Penjaringan
Partai Demokrat Lazarus Simon Ishaq mengatakan, Yusril Ihza Mahendra merupakan
salah satu calon terkuat untuk melawan bakal calon gubernur DKI Jakarta
petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Bahkan, Yusril disebut sebagai
bintang untuk melawan Ahok. "Prof Yusril ini kan salah satu bintang untuk
melawan Ahok," kata Lazarus di kediaman Yusril, Kompleks Fatmawati Golf
Mansion, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).
Demokrat melihat Yusril kerap dipublikasikan
media dan rajin memberikan tanggapan terkait persoalan Jakarta. Yusril juga
dinilai memiliki sederet pengalaman di bidang pemerintahan, antara lain
menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia (HAM).Lazarus juga menyebut nama pengusaha Sandiaga Uno yang
dikategorikannya sebagai bintang.
Kendati demikian, menurut dia, Demokrat belum
menentukan nama bakal cagub yang akan diusung dalam Pilkada DKI 2017 mendatang.
Demokrat masih melakukan penjaringan terhadap 10 nama bakal cagub. Proses
penjaringan ini dipimpin langsung Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Nachrowi
Ramli."Mungkin ada dua sampai tiga nama dibawa ke DPP (Dewan Pimpinan
Pusat)," kata Lazarus.Setelah diserahkan ke DPP, lanjut dia, kewenangan
seleksi bakal cagub berada di tangan pengurus pusat. Hingga akhirnya, Ketua
Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan memilih siapa bakal calon
yang diusung Demokrat bersama partai lainnya nanti.
Yusril Ihza Mahendra mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI
Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB)
yang berniat maju pada Pilkada DKI Jakarta itu menyebut Ahok telah memberinya
"panggung". "Pak Ahok kan udah bilang, jangan bikin panggung
buat Yusril, tapi tiap hari omongan dia bikin panggung buat saya. Ya, saya
terima kasih kepada Pak Ahok yang sudah membuatkan panggung gratis untuk saya,
ha-ha-ha...," ujarnya sambil tertawa.Hal itu dikatakan Yusril saat
bertandang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (26/4/2016).
Yusril sebelumnya sempat disebut berkoalisi
dengan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi. Rustam dituding berada di pihak
Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara yang juga kuasa hukum warga Luar
Batang yang rencananya akan ditertibkan. Namun, menurut Yusril, tuduhan ini
justru menguntungkan bagi dirinya. Ia pun tak peduli jika Ahok meyakini tuduhan
itu sebagai fakta.
"Ini makin di-black campaign, justru
bikin panggung buat saya. Makasih Pak Ahok bikinin panggung buat saya,"
ujar Yusril. Yusril menambahkan bahwa tudingan Ahok tersebut tidak berdasarkan
fakta, lantaran Yusril memang tidak mengenal dan belum pernah berkomunikasi
dengan Wali Kota Jakarta Utara. "Jadi, katanya Pak Rustam kolusi sama
saya. Padahal saya enggak kenal sama Pak Rustam, enggak pernah ketemu, telepon,
kontak atau telekomunikasi baik langsung maupun menggunakan perantara," katanya.
Yusril Ihza Mahendra, menyebut namanya
telah "disetor" kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. Selain dia, ada tiga nama kader
internal PDI-P yang kini berada di tangan Megawati. "Kita tahu sudah ada
dua nama yang diserahkan ke Ibu Mega kan. Tinggal beliau ambil keputusan. Saya
sabar saja. Enggak mau desak-desakan. Ada Ibu Risma dan saya. Pak Djarot dan
Pak Boy Sadikin. Kita tunggu saja. Dua pasang," kata Yusril di Dewan
Dakwah Islamiyah, Kramat, Jakarta Pusat, Selasa (26/4/2016).
Yusril tak merinci siapa yang menjadi
gubernur dan wakil gubernur. Nama-nama tersebut kini tengah dipertimbangkan
Megawati selaku pengambil keputusan di PDI-P. Ketua Umum Partai Bulan Bintang
(PBB) itu mengaku tak mau terburu-buru. "Mudah-mudahan awal Juni
(diumumkan)," kata Yusril. PDI-P sendiri punya 28 kursi di DPRD DKI
Jakarta. Jumlah tersebut sudah lebih cukup untuk mengajukan pasangan calon
gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tanpa harus
berkoalisi dengan partai lain.
Yusril sangat ingin menjadi calon gubernur
dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, karena partai pimpinannya tidak memenuhi
syarat untuk mengusung calon, ia pun mendaftar ke berbagai partai politik,
termasuk ke PDI-P, Demokrat, dan Gerindra. Hingga kini, partai-partai itu belum
memberikan pernyataan siapa yang akan mereka usung dan dukung sebagai calon
pada Pilkada DKI tahun depan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama "Ahok" disebut
'cuci tangan' oleh Yusril Ihza Mahendra terkait rencana penggusuran kawasan
Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara. Yusril yang juga menjadi kuasa hukum
warga Luar Batang itu mengaku telah mempelajari kebijakan Ahok terkait rencana
penggusuran. Menurut Yusril, Ahok tidak berani untuk mengeluarkan surat
perintah pembongkaran atau penggusuran di Luar Batang.
Surat perintah itu hanya dikeluarkan pejabat
setingkat camat atau wali kota. Padahal, menurut dia, sebagai pejabat politik,
Ahok berwenang untuk mengeluarkan kebijakan itu. Sebab, camat dan wali kota di
Jakarta hanya bersifat teknis administratif, bukan pembuat kebijakan.
"Jadi ini kan contohnya pejabat mau cuci tangan saja. Pejabat itu kalau
mau buat keputusan harus pakai surat keputusan atau perintah," kata Yusril
di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016). Dalam satu kesempatan,
Ahok sempat menantang Yusril untuk membawa rencana penggusuran Luar Batang ini
ke pengadilan.
Dengan proses hukum di pengadilan, menurut
Ahok, dapat dibuktikan siapa yang berwenang akan kawasan Luar Batang. Menurut
Ahok, kawasan Luar Batang yang akan ditertibkan itu merupakan lahan milik
negara. Sementara itu, Yusril menyebut sebagian warga memiliki dokumen
kepemilikan tanah dan bangunan di Luar Batang. Kendati demikian, Yusril
mengakui dirinya tak bisa menggugat penggusuran Luar Batang jika surat perintah
pembongkaran hanya dikeluarkan oleh camat atau wali kota. "Persoalannya
kan begini. Semua ini kan lempar batu sembunyi tangan. Pak Ahok suruh kami
gugat ke pengadilan. Tetapi dasar hukum suruh kami gugat ke pengadilan mana?
Kan enggak ada," kata Yusril.
Di lain pihak, camat dan wali kota menghadapi
situasi yang dilematis. Menurut Yusril, pejabat teknis itu harus berhadapan
langsung dengan masyarakat yang akan digusur dengan dasar hukum yang tak kuat.
Padahal, kata dia, penggusuran itu diminta langsung oleh Ahok. Sebagai pembuat
kebijakan, Ahok ditantang warga untuk mengeluarkan surat penggusuran atau
pembongkaran di Luar Batang.
Surat itulah yang kemudian akan digunakan
oleh wali kota atau camat ketika berhadapan langsung dengan warga yang
mempertanyakan dasar penggusuran atau pembongkaran. "Hemat saya, di
Jakarta perlu ada ketegasan dan transparansi dari gubernur sebagai pembuat
kebijakan. Kebijakan di Jakarta Utara tidak pernah ada surat perintah pembongkaran
dari gubernur," ujar Yusril.
Yusril Ihza Mahendra mengharapkan Pilgub DKI
2017 hanya akan menghadirkan dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur.
Menurut Yusril, akan lebih efisien jika pilgub DKI diikuti dua pasang calon.
"Itu sebenarnya terfokus pada pilihan-pilihan, bisa saja ada beberapa
calon, tapi untuk efisiensi hanya ada dua calon. Jadi pilkada lebih
cepat," kata Yusril usai menemui ketua umum partai Golkar, Aburizal Bakrie
di Bakrie Tower, Epicentrum, Jakarta Selatan Senin (21/3/2016).
"Kalau pasangannya lebih dari dua,
pilgub bisa lebih dari satu putaran," sambung dia. Padatnya bursa calon
Gubernur DKI Jakarta membuat Yusril merasa perlu lakukan silaturahmi dengan
calon lainnya. Yusril juga mengatakan perlu diadakan survei untuk memilih calon
yang paling berpotensi untuk menang, sehingga hanya menghasilkan satu calon
untuk melawan petahana. "Kita bukan ingin mengeroyok petahana tapi hanya
ingin mengajukan satu calon (gubernur)," imbuh Yusril. "Tapi saya
sudah bersilaturahmi dengan semuanya, Adhyaksa, Ahmad Dhani, Sanusi, Sandiaga,
semua kita bertemu. Jadi kita tarik kesimpulan kita akan adakan survei,"
sambung dia.
Yusril mengatakan hasil survei bisa menjadi
pertimbangan penting bagi suatu partai. "Masing-masing partai punya
kewenangan masing-masing untuk survei atau tidak. Walaupun partai selalu
mengikuti hasil survei. Karena kecenderungannya partai mengikuti hasil
survei," jelas Yusril.
Sumber :
